MASAKINI.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, menyurati Kementerian Pertanian untuk ikut membantu warga terdampak banjir di Aceh. Dalam surat tersebut, Ketua DPR Aceh juga meminta Menteri Pertanian memberikan ganti rugi kepada warga yang menjadi korban banjir.
“Kami mengharapkan Pak Menteri dapat membantu warga terdampak bencana seperti permohonan yang diajukan,” katanya, Kamis (3/11/2022).
Saiful menyebut sejumlah daerah di Aceh mengalami banjir usai hujan deras mengguyur dalam dua pekan terakhir, sejak Oktober hingga awal November 2022. Sejumlah sungai seperti; Krueng Keuruto, Krueng Peuto, Krueng Pirak, Krueng Lhoksukon, Krueng Pase, Krueng Sawang, dan Krueng Nisam meluap.
Kabupaten Aceh Utara, tuturnya, merupakan satu dari sekian kabupaten yang menerima imbas besar lantaran banjir tersebut. Selain merendam rumah warga, banjir turut merusak areal persawahan dan perkebunan.
Pemerintah Aceh Utara pun, kata Saiful Bahri, telah mengeluarkan pernyataan bencana Nomor 360/1656/2022 tanggal 5 Oktober 2022, dan menetapkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/704/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.
“Bencana alam banjir itu mengakibatkan kerusakan pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan, dan bahkan ada korban jiwa,” katanya.
Kabupaten Aceh Utara, ungkap Saiful, mengalami kerugian besar dari sektor pangan, perkebunan, dan peternakan akibat banjir kali ini. Dari catatan pemerintah setempat, sebanyak 435 hektar persemaian padi terimbas banjir pada Oktober 2022 lalu. Estimasi kerugian dari kejadian ini mencapai Rp217.500.000.
Selain itu, areal persawahan warga yang ditanami padi seluas 2.481 hektar juga tak luput dari imbas banjir. Air yang menggenangi areal persawahan tersebut membuat masyarakat merugi hingga Rp32.232.100.000.
“Kerugian besar dari segala subsektor inilah yang membuat Pemerintah Aceh Utara membutuhkan bantuan dari Menteri Pertanian. Bantuan yang ingin disasar tersebut terdiri dari beberapa sub sektor, seperti tanaman pangan, perkebunan dan peternakan,” ujarnya.
Dia merincikan, dari subsektor tanaman pangan, Aceh Utara membutuhkan bantuan pengembangan tanaman padi untuk 5.000 ha yang dananya mencapai Rp30 miliar.
Selanjutnya Rp750 juta untuk pengembangan tanaman cabe merah seluas 50 ha yang rusak akibat banjir, serta Rp500 juta untuk pengembangan tanaman kedelai seluas 100 ha.
Tak hanya itu, Pemkab Aceh Utara juga membutuhkan support dana dari kementerian untuk pemeliharaan tanaman kakao seluas 90 ha sebanyak Rp900 juta.
Selanjutnya dana sebesar Rp760 juta untuk pemeliharaan tanaman pinang seluas 95 ha, dan dana sebesar Rp 4 miliar untuk perbaikan jalan produksi yang mencapai 10 km.
Pemkab Aceh Utara juga membutuhkan dana total sebesar Rp4.140.100.000 untuk sektor peternakan. Dirincikan, dana tersebut diperuntukkan untuk pengembangan ternak unggas sebanyak 1.251 ekor yang membutuhkan duit sebesar Rp125.100.000.
Selanjutnya untuk pengembangan ternak sapi sebesar Rp450 juta, pengembangan ternak kambing sebesar Rp165 juta, pengembangan hijauan ternak sebesar Rp600 juta dan pengembangan kawasan peternakan terpadu growth centre untuk satu kawasan dengan kebutuhan dana mencapai Rp2,8 miliar.
“Atas nama pimpinan DPR Aceh, saya sangat mendukung permohonan yang diajukan Pemkab Aceh Utara tersebut,” pungkas Saiful Bahri. [adv]
