Pemerintah Sebut Utang Indonesia Turun, Benarkah?

Seorang pekerja sedang menghitung uang asing di Kutaraja Money Changer, Peunayong, Banda Aceh. (foto: masakini.co/Ahmad Mufti)

Bagikan

Pemerintah Sebut Utang Indonesia Turun, Benarkah?

Seorang pekerja sedang menghitung uang asing di Kutaraja Money Changer, Peunayong, Banda Aceh. (foto: masakini.co/Ahmad Mufti)

MASAKINI.CO – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2023 tercatat sebesar 403,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar 403,3 miliar dolar AS.

“Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen year on year (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8 persen yoy. Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Erwin menjelaskan sejauh ini ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,0 miliar dolar AS.

Secara tahunan, kata dia, posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8 persen yoy setelah mengalami kontraksi 1,1 persen yoy pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

“Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global,” tuturnya.

Ia menambahkan pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,3 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” imbuhnya merinci.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada April 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,8 persen dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.

Selain itu, sambung Erwin, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN. Sebagai langkah menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist