MASAKINI.CO – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Daddi Peryoga mengimbau masyarakat ikut mengawal pengelolaan Bank Aceh Syariah. Sebab kata Daddi, dana terbesar yang dikelola bank tersebut bersumber dari masyarakat.
Dia menyebut per Januari 2025, dana pemerintah daerah di Bank Aceh Syariah cuma Rp3,7 triliun, atau 15,68 persen. Sedangkan dana pihak ketiga mencapai Rp24,1 triliun.
“Dengan jumlah dana pihak ketiga yang mencapai 24,1 triliun, sudah sepatutnya publik mengawasi pengelolaan Bank Aceh,” katanya, Selasa (18/3/2025).
Hal tersebut disampaikannya merespons polemik di masyarakat soal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Aceh Syariah untuk menentukan pucuk pimpinan bank oleh pemegang saham mayoritas.
Menurut Daddi Peryoga, proses yang sedang berlangsung saat ini adalah dalam ranah internal Bank Aceh Syariah. Sementara OJK belum menerima permohonan resmi terkait hal pergantian direksi dan komisaris yang baru.
Namun, Daddi berharap, pengelolaan bank milik masyarakat Aceh ini harus sesuai peraturan yang berlaku dan pengurusnya punya integritas, cerdas, kredibel, dan mampu membawa kemaslahatan bagi rakyat Aceh.
Dia mengakui tak mudah memang mendapat sosok seperti itu. “Perlu pengalaman dan track record yang baik, serta harus melalui mekanisme fit and proper test OJK,” ujarnya.
Selain OJK yang wajib melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Daddi Peryoga turut mendorong masyarakat Aceh agar mengawal setiap proses pemilihan pucuk pimpinan serta pengelolaan Bank Aceh Syariah.
“Aceh sebagai satu-satunya daerah yang diberikan keistimewaan untuk menerapkan prinsip [keuangan] syariah, untuk itu dijaga amanah rakyat ini berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran,” imbuhnya.
