MASAKINI.CO – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I mendorong pemerintah pusat memperkuat kebijakan nasional yang responsif terhadap kebencanaan, mulai dari perencanaan, fiskal, hingga penguatan kelembagaan. Rekomendasi tersebut dihasilkan dalam Rapat Kerja Komwil I APEKSI 2026 di Banda Aceh.
Ketua Komwil I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa konsep “kota tangguh” menjadi fokus utama dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks, khususnya di wilayah perkotaan.
“Ketangguhan kota tidak hanya soal fisik, tapi juga perencanaan dan fiskal. Jika satu kota terdampak bencana, efeknya bisa menjalar ke daerah lain dan melumpuhkan aktivitas ekonomi,” ujarnya.
APEKSI menilai, salah satu masalah utama saat bencana adalah lambatnya dukungan anggaran. Karena itu, pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi daerah terdampak agar pemulihan bisa lebih cepat.
Selain itu, APEKSI juga mendorong penanganan banjir dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Selama ini, perbedaan kewenangan dinilai membuat penanganan di lapangan tidak maksimal.
Di sisi lain, perlindungan lingkungan juga menjadi sorotan. Kerusakan hutan dan kawasan konservasi dinilai memperbesar risiko bencana, terutama di wilayah perkotaan.
Untuk mempercepat penanganan saat darurat, APEKSI mengusulkan pembentukan tim tanggap bencana lintas daerah yang dilengkapi peralatan dan pendanaan dari pemerintah pusat. Penguatan gudang logistik dan pusat komando bencana di setiap provinsi juga dinilai penting.
APEKSI juga menekankan pentingnya kesiapan daerah, mulai dari dokumen risiko bencana, rencana penanggulangan, hingga peningkatan anggaran untuk BPBD. Pelatihan mitigasi bencana sesuai potensi daerah juga perlu diperkuat.
Tak hanya itu, APEKSI mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diperkuat menjadi setingkat kementerian agar koordinasi penanganan bencana lebih cepat dan efektif.
“Yang paling penting, kepala daerah harus serius pada pencegahan dan kesiapsiagaan, bukan hanya saat bencana sudah terjadi,” tegas Rico.
Melalui raker ini, 24 rekomendasi ini nantinya akan disampaikan dalam rapat kerja tingkat nasional (Rakernas). Tak hanya itu, forum juga menetapkan Kota Dumai, Provinsi Riau sebagai tuan rumah rapat kerja wilayah tahun 2027.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Wakil Wali Kota, Afdhal Khalilullah dan Direktur Eksekutif APEKSI Pusat, Alwis Rustam.
Discussion about this post