MASAKINI.CO – Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendesak pemerintah pusat dan PT PLN untuk memperkuat kemandirian sistem kelistrikan Aceh agar tidak terus bergantung pada jaringan interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Desakan itu muncul menyusul pemadaman listrik yang terjadi dalam dua hari terakhir dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat.
Menurut Tuanku, ketergantungan Aceh terhadap sistem kelistrikan regional membuat daerah ini rentan terdampak setiap kali terjadi gangguan transmisi atau pasokan energi di luar wilayah Aceh. Kondisi tersebut dinilai berisiko menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga investasi.
“Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kejadian pemadaman listrik dalam dua hari ini sangat merugikan dan memberi trauma yang mendalam bagi warga Aceh,” kata Tuanku Muhammad, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, meskipun Aceh masih memiliki surplus daya listrik, kondisi tersebut belum menjamin keamanan pasokan energi. Data PLN menunjukkan beban puncak listrik Aceh pada malam pergantian tahun 2024 mencapai sekitar 516 megawatt (MW), sementara daya mampu pasok mencapai 733 MW. Pada 2023, daya mampu kelistrikan Aceh bahkan tercatat 822 MW dengan beban puncak sekitar 567 MW.
Namun, kata dia, surplus daya tersebut tetap bergantung pada sistem interkoneksi Sumbagut. Akibatnya, gangguan yang terjadi di luar Aceh dapat langsung memengaruhi pasokan listrik di daerah ini. Ia mencontohkan gangguan regasifikasi LNG pada 2022 yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara kehilangan pasokan hingga 1.124 MW dan berujung pada pemadaman listrik di berbagai wilayah Aceh.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Komisi III DPRK Banda Aceh mendorong penguatan pembangkit lokal sebagai cadangan energi strategis. Salah satu langkah yang dianggap paling realistis adalah mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong di Aceh Besar.
“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Aceh memiliki sumber gas dan infrastruktur yang dapat mendukung pembangkit ini beroperasi maksimal. Jika diaktifkan secara optimal, PLTG Ladong bisa menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,” ujarnya.
Selain PLTG Ladong, Aceh saat ini juga ditopang oleh sejumlah pembangkit lain seperti PLTU Nagan Raya, PLTMG Arun, pembangkit diesel, serta pembangkit tenaga air skala kecil dan menengah. Tuanku menilai potensi energi lokal tersebut perlu dioptimalkan mengingat kebutuhan listrik diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, pembangunan fasilitas kesehatan, sektor pendidikan, dan masuknya investasi baru.
Karena itu, DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat segera menyusun peta jalan ketahanan energi daerah yang berfokus pada penguatan pembangkit lokal, optimalisasi aset energi yang telah tersedia, serta pembangunan sistem kelistrikan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya Aceh memiliki sistem kelistrikan yang mandiri demi masa depan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” tegas Tuanku.
Discussion about this post