MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh menyiapkan langkah baru untuk memperkuat industri minyak nilam, mulai dari pembenahan sektor hulu hingga mendorong hilirisasi agar komoditas unggulan tersebut memiliki nilai tambah lebih besar.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan solusi yang disiapkan saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam serta pengembangan industri hilir minyak nilam.
“Solusinya untuk saat ini adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk petani nilam, kemudian mengembangkan hilirisasi minyak nilam,” kata Mualem melalui Nurlis di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Nurlis menjelaskan, rencana tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar Pemerintah Aceh pada Rabu (22/7/2026). Rapat itu digelar setelah Gubernur Aceh meminta Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam.
Dalam rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Robby Irza, terungkap adanya kondisi yang berbanding terbalik dalam industri nilam. Di satu sisi, permintaan minyak nilam dunia terus meningkat, namun di sisi lain petani dan pelaku usaha nilam Aceh masih menghadapi berbagai kendala.
“Permintaan minyak nilam dunia sangat tinggi, namun petani dan pelaku bisnis nilam di Aceh malah kesulitan,” ujar Nurlis.
Saat ini, kebutuhan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sementara produksi global baru sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia menjadi pemasok utama dengan kontribusi sekitar 90 persen produksi minyak nilam dunia, dan sekitar 30 persen di antaranya berasal dari Aceh.
Minyak nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul karena kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi. Produk tersebut banyak digunakan sebagai bahan pencampur industri parfum, kosmetik, farmasi, hingga aromaterapi dunia.
Namun, Teuku Robby mengatakan pengembangan industri nilam Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada sektor hulu. Di antaranya fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar budidaya yang seragam, serta kualitas bahan baku yang belum konsisten.
Menurutnya, penerapan Sistem Resi Gudang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan harga yang kerap dipengaruhi spekulan. Melalui sistem tersebut, petani memiliki posisi tawar lebih baik dalam menyimpan dan menjual hasil produksinya.
“Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” kata Robby.
Selain pembenahan sektor hulu, Pemerintah Aceh juga mendorong pembangunan industri refinery agar minyak nilam tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat menghasilkan produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Robby menyebut, untuk memenuhi kebutuhan pasar global, industri nilam Aceh harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni jaminan mutu, kesinambungan pasokan, praktik perdagangan yang adil, serta sistem ketertelusuran digital.
“Untuk memenuhi syarat tersebut, Aceh membutuhkan industri refinery. Saat ini perkembangan industri nilam Aceh berada pada tahap awal hilir, yaitu perencanaan pembangunan industri refinery,” ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan, memperkuat pembinaan petani secara terpadu, serta mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh.
Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat pengembangan industri nilam secara berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Aceh berharap minyak nilam dapat menjadi komoditas ekspor yang semakin berdaya saing sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu penghasil minyak nilam berkualitas dunia.
Discussion about this post