MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh akan memperkuat langkah pencegahan terhadap penyebaran konten dan aktivitas yang dinilai berkaitan dengan LGBT di ruang publik maupun media sosial.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, mengatakan pemerintah menemukan adanya perhatian masyarakat terhadap penyebaran konten LGBT di ruang digital maupun aktivitas di sejumlah tempat publik.
“Aktivitas mereka terindikasi di kafe atau warkop, barbershop dan tempat fitness/gym,” kata Nasir saat memaparkan persoalan sosial dalam rapat Forkopimda Aceh.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan polemik di masyarakat. “Dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, berpotensi menimbulkan keresahan sosial, polemik di masyarakat, dan bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan merevisi Peraturan Gubernur terkait Gugus Tugas Pencegahan Pornografi. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat ketahanan keluarga melalui pola asuh dan disiplin positif.
Pemerintah Aceh juga berencana membentuk tim terpadu untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang menjadi perhatian pemerintah, baik di ruang publik maupun melalui media sosial.
Selain isu sosial, rapat Forkopimda juga membahas persoalan pertambangan ilegal yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Nasir menyebut aktivitas tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga menggunakan bahan kimia tertentu yang berpotensi mencemari ekosistem.
Untuk menangani persoalan tersebut, Pemerintah Aceh akan mendorong sosialisasi bahaya penggunaan merkuri, penertiban terpadu bersama aparat penegak hukum, koordinasi lintas sektor, serta upaya pengelolaan tambang melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Perlu diterbitkan maklumat bersama Forkopimda Aceh serta dilakukan bimbingan dan pengawasan kepada jajaran masing-masing,” kata Nasir.
Sementara itu, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian pemerintah. Nasir menyebut sejumlah wilayah di pesisir barat Aceh mengalami karhutla, dengan luas terdampak terbesar berada di kawasan lahan gambut yang mencapai lebih dari 150 hektare.
Pemerintah Aceh sebelumnya telah meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain itu, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu penanganan.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemerintah Aceh mendorong sinergi lintas sektor untuk menangani berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian bersama, baik dari sisi sosial, lingkungan, maupun ketertiban masyarakat.
Discussion about this post