MASAKINI.CO – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dikukuhkan sebagai Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Aceh (FKKA) periode 2025-2026. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah memperkuat koordinasi antar-pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan dan memperjuangkan kepentingan daerah.
Pengukuhan Illiza bersama 22 pengurus FKKA lainnya dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna Konferensi Keempat FKKA Nomor 1073/Konferensi/FKKA/2026 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Forum KKA Periode Tahun 2025-2030.
Usai dikukuhkan, Illiza mengatakan keberadaan FKKA menjadi langkah penting untuk membangun keselarasan kebijakan antar-pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Menurutnya, forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah konkret yang berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap forum ini dapat mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antar-pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah, serta menghadirkan langkah konkret yang bisa diimplementasikan bersama,” ujar Illiza.
Ia juga menyebut FKKA dapat menjadi wadah bersama untuk memperkuat berbagai agenda strategis Aceh, termasuk penyempurnaan regulasi terkait pemerintahan Aceh.
Menurut Illiza, koordinasi lintas daerah juga akan mempermudah pertukaran program dan inovasi antar-kabupaten/kota. Daerah yang telah memiliki tata kelola pemerintahan maupun program unggulan dapat menjadi contoh untuk diterapkan di daerah lain.
“Dengan adanya forum ini, diseminasi program-program kolaborasi lintas kabupaten/kota akan lebih mudah dilakukan. Program yang sudah berjalan baik di satu daerah dapat diadopsi dan diterapkan di daerah lain,” katanya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menilai FKKA memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah.
“Forum ini sangat strategis karena kami membutuhkan wadah yang mampu menghimpun realita di lapangan untuk dikomunikasikan ke pusat,” ujar Bima.
Ia meminta pengurus FKKA menjaga kekompakan dan membangun komunikasi yang berkelanjutan agar berbagai persoalan daerah dapat lebih mudah dipahami pemerintah pusat.
Bima juga berharap FKKA tidak hanya menjadi ruang menyampaikan persoalan, tetapi berkembang menjadi forum yang melahirkan gagasan dan berbagi praktik terbaik antar-daerah di Aceh.
“Jangan hanya menjadi tempat curhat, tetapi menjadi sumber inspirasi dari praktik-praktik baik yang ada di seluruh Aceh,” kata Bima.
Discussion about this post