MASAKINI.CO – Massa yang menabalkan diri Aliansi Penyelamat Partai Nanggroe Aceh (PNA) menggelar aksi di depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh. Mereka menyampaikan aspirasi tak mau dipimpin ketua partai Irwandi Yusuf, yang tersandung kasus korupsi.
Mereka juga menuntut Kanwil Kemenkumham Aceh bertanggung jawab atas timbulnya kericuhan di dalam partai tersebut hingga melahirkan dua kubu.
Massa dari kubu Kongres Luar Biasa (KLB) PNA yang diketuai Samsul Bahri alias Tiyong itu, menggeruduk kantor Kanwil Kemenkumham Aceh di jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Kota Banda Aceh, sekitar pukul 14.30 WIB, Rabu (2/2/2022).
Koordinator Aksi, Tarmizi mengatakan pihaknya mendesak Kanwil Kemenkumham Aceh membatalkan surat keputusan nomor W1-418.AH.11.01 tahun 2021 tentang pengesahan perubahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf.
Menurutnya, sebagaimana diatur dalam AD/ART partai PNA, yang mewajibkan kader dan pengurus partai tidak terlibat praktik korupsi.
“Sementara SK kepengurusan yang dikeluarkan Kanwil Kemenkumham Aceh itu, partai ini dipimpin Irwandi Yusuf yang merupakan narapidana korupsi. Kami menduga adanya keberpihakan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh dalam konflik internal ini. Kami tak ingin dipimpin seorang koruptor,” katanya.
Pihaknya mendesak Kanwil Kemenkumham Aceh segera mencabut SK W1-418.AH.11.01 tahun 2021 tersebut, dan mengabulkan permohonan pengesahan AD/ART dan kepengurusan PNA hasil KLB tahun 2019.
“Kanwil Kemenkumham Aceh jangan menimbulkan kericuhan dan kegaduhan lagi di Aceh. Aceh sudah sangat damai. Kami hanya ingin menyelamatkan partai dari tangan pemimpin yang terbukti korup,” tegasnya.
