MASAKINI.CO – Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh menerapkan pengaturan zona bagi pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banda Aceh Nomor 284 Tahun 2025 tentang penataan kawasan PKL.
Aturan tersebut menjadi tindak lanjut dari Qanun Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur ketertiban pedagang kaki lima dan pembangunan usaha di Kota Banda Aceh.
Sekretaris Satpol PP-WH Banda Aceh, Evendi, mengatakan dalam aturan tersebut pemerintah telah memetakan sejumlah kawasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk aktivitas PKL.
“Bahwa selama ini kita sudah berlakukan SK Wali Kota Nomor 284 tahun 2025 tentang zona PKL yang dibolehkan malam hari dan tidak boleh di pagi dan siang hari,” ujar Evendi, Sabtu (23/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam aturan tersebut terdapat beberapa kawasan utama yang sama sekali tidak diperbolehkan digunakan untuk berjualan. Namun ada pula zona tertentu yang diperbolehkan bagi PKL dengan waktu operasional yang telah diatur pemerintah.
“Perwal Nomor 284 tahun 2025 itu, memungkinkan zona-zonanya ada di jalan utama tidak dibolehkan sama sekali, ada tempat tertentu mungkin seperti di kawasan Kuta Alam itu yang Jalan Daud Syah itu yang dibolehkan pada jam 4 sore sampai jam 8 malam, paginya memang harus steril sedangkan PKL di seputaran Tepi Kali itu mungkin dari jam 2 sore sampai tengah malam, ada zona-zona yang memang dibolehkan saat-saat tertentu disebut dengan zona kuning,” ujarnya.
Berdasarkan aturan tersebut, kawasan jalan utama di Banda Aceh tidak diperbolehkan digunakan untuk aktivitas PKL. Sementara beberapa titik tertentu masih diberikan kelonggaran dengan batas waktu operasional yang telah ditetapkan pemerintah kota.
Di kawasan Jalan Daud Syah, Kecamatan Kuta Alam misalnya, pedagang diperbolehkan berjualan mulai pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB. Setelah itu kawasan tersebut harus kembali steril pada pagi hingga siang hari. Sementara di kawasan Tepi Kali, aktivitas PKL diperbolehkan mulai pukul 14.00 WIB hingga tengah malam.
Zona-zona yang masih diperbolehkan untuk aktivitas PKL pada waktu tertentu tersebut disebut sebagai zona kuning. Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan sistem itu sebagai upaya menjaga ketertiban kota tanpa menghilangkan ruang usaha bagi masyarakat.
Evendi menambahkan, Satpol PP-WH Banda Aceh terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap para pedagang agar mematuhi aturan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah kota.
Discussion about this post