MASAKINI.CO – Pemerintah pusat menyatakan sebagian besar infrastruktur yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali berfungsi. Hingga pertengahan Juni 2026, ribuan ruas jalan, jembatan, fasilitas air bersih, hingga sarana pendidikan telah direhabilitasi sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.
Perkembangan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, mengutip infopublik.id, Sabtu (20/6/2026).
Data Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, hingga 17 Juni 2026 sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi penuh.
Sementara pada infrastruktur daerah, sebanyak 2.270 dari total 2.421 ruas jalan yang rusak telah kembali fungsional. Untuk jembatan daerah, penanganan telah dilakukan terhadap 796 unit dari total 1.181 jembatan terdampak.
Selain konektivitas, pemulihan sektor layanan dasar juga menunjukkan perkembangan. Seluruh 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sebelumnya terdampak bencana kini telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat.
Pembangunan hunian pascabencana juga terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 1.554 unit rumah telah dibangun di 18 lokasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Di sektor pendidikan, pemerintah melaporkan penanganan terhadap 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang terdampak bencana telah selesai dilakukan. Pemulihan juga mencakup fasilitas kesehatan, rumah ibadah, kantor pemerintahan, dan sarana olahraga.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan percepatan rehabilitasi terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Salah satu fokus yang masih dikerjakan adalah normalisasi sungai guna mengurangi risiko bencana susulan.
Menurutnya, percepatan normalisasi sungai membutuhkan dukungan regulasi terkait pengelolaan material hasil pengerukan agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
Untuk mendukung mitigasi bencana jangka panjang, pemerintah juga telah membangun 111 infrastruktur pengendali sedimen yang terdiri atas 97 sabo dam dan 14 sand pocket di wilayah terdampak.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan pentingnya penyelesaian hambatan regulasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat.
Pemerintah juga mengklaim pemulihan ekonomi masyarakat mulai berjalan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT). Hingga kini, program tersebut telah menyerap 6.165 tenaga kerja dengan realisasi anggaran mencapai Rp37,77 miliar.
Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan secara bertahap dengan prinsip pembangunan yang lebih tangguh guna mengurangi risiko kerusakan akibat bencana di masa mendatang.
Discussion about this post