MASAKINI.CO – Ketidaksesuaian antara data desil dan kondisi ekonomi riil masyarakat kembali menjadi sorotan, menyusul masih ditemukannya kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Persoalan ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, menjelaskan bahwa penentuan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Namun, ia menegaskan bahwa data tersebut pada dasarnya hanya bersifat sebagai alat bantu.
“Tanpa pengawasan dan partisipasi masyarakat, kesenjangan antara data dan kondisi nyata akan terus terjadi,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Budi mengungkapkan, ketidaksesuaian data terbagi dalam dua kategori utama, yakni warga yang seharusnya menerima bantuan namun tidak terdata (error of exclusion), serta warga yang tidak layak tetapi justru terdaftar sebagai penerima (error of inclusion).
Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah proses pembaruan data yang belum dilakukan secara real time. Kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah dengan cepat, sementara proses pendataan hingga perubahan status desil membutuhkan waktu hingga tiga bulan.
“Ada warga yang tiba-tiba jatuh miskin akibat bencana atau sakit, tetapi saat pendataan dilakukan sebelumnya mereka masih tergolong mampu,” jelasnya.
Selain itu, kendala teknis juga menjadi faktor penghambat, seperti data kependudukan yang belum sinkron, masih adanya warga yang belum memiliki KTP elektronik, hingga keterbatasan sumber daya manusia dalam proses verifikasi dan validasi data.
Tak hanya itu, Budi juga menyinggung adanya potensi kesalahan pelaporan dari masyarakat yang dapat memengaruhi akurasi data penerima bantuan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila data yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor keuchik, aplikasi Cek Bansos, call center Kementerian Sosial, hingga layanan WhatsApp Lapor Bansos.
Dinas Sosial mengimbau masyarakat agar aktif mengecek data masing-masing dan segera melaporkan ketidaksesuaian. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.
Discussion about this post